Monday, April 28, 2025
Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut
  • Home
  • Tentang PPAL
    • Sejarah
    • Karakter dan Fitur PPAL
    • Visi & Misi
    • Pengurus Organisasi
      • PPAL Wilayah
      • PPAL Pusat
        • Struktur Organisasi
        • Pengurus Pusat
        • Dewan Pertimbangan
        • Dewan Pakar
    • PIPAL
    • PP Kowal
    • Ladzis
    • Redaksi Jalasena
    • Yayasan
    • Kontak
  • Agenda
  • Berita
  • Opini
  • Galeri
  • Majalah
No Result
View All Result
Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut
  • Home
  • Tentang PPAL
    • Sejarah
    • Karakter dan Fitur PPAL
    • Visi & Misi
    • Pengurus Organisasi
      • PPAL Wilayah
      • PPAL Pusat
        • Struktur Organisasi
        • Pengurus Pusat
        • Dewan Pertimbangan
        • Dewan Pakar
    • PIPAL
    • PP Kowal
    • Ladzis
    • Redaksi Jalasena
    • Yayasan
    • Kontak
  • Agenda
  • Berita
  • Opini
  • Galeri
  • Majalah
No Result
View All Result
Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut
No Result
View All Result
Home Opini

Kepemimpinan Maritim

by Achmad Bashori
March 9, 2019
in Opini
0
Kepemimpinan Maritim

Deklarasi Djuanda

Share on FacebookShare on Twitter

Pemilu pada dasarnya ada­lah memilih kepemimpinan nasional, dalam siklus lima tahunan, untuk membangun negeri ini menuju cita-cita Nusantara yang adil, makmur, dan sejahtera. Implementasi mencari pemimpin nasional diwujudkan dalam proses demokrasi, dengan terbangun­nya koalisi partai pasca Pemilu legis­latif. Koalisi dilakukan karena menurut UU Pemilu, partai bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden apa­bila perolehan suara legislatif mencapai minimal 20%. Gabungan dari beberapa partai dalam koalisi itulah yang bisa mengusung nama-nama Capres dan Cawapres. Konteksnya adalah, bahwa partai-partai sebagai sarana demokrasi tugasnya hanyalah mengantarkan dan menjadikan para pemimpin di negeri ini untuk melaksanakan pembangunan nasional mencapai cita-cita Proklamasi. Implementasi pengabdiannya merupa­kan tanggung jawab para pemimpin itu sendiri. Terlepas siapa anggota legislatif dan Capres/Cawapres yang diantar par­tai koalisi, rakyat tentu menginginkan pemenangnya merupakan hasil terbaik bagi bangsa ini. Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang benar-benar memerjuangkan kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian tentu tugas-tu­gas kepemimpinan nasional ke depan tidaklah ringan mengingat Indonesia kini masih memiliki permasalahan klasik, terutama masalah kemiskinan. Sampai Maret 2018, data BPS menun­jukkan jumlah penduduk miskin masih 26,9 juta atau 9,82%. Belum lagi ketimpangan pembangunan antarwilayah masih besar. Sejak Proklamasi 17 Agus­tus 1945, proses pembangunan nasional telah menuai perjalanan panjang. Se­bagai bangsa yang cerdas kita harus dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari tiap kurun waktu per­jalanan sejarah, untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Bahkan pencapaian pembangunan yang selama ini telah berjalan tentu telah menca­pai sasaran-sasarannya, tetapi belum mampu menyejahterakan rakyat se­cara adil dan merata pada tingkat yang diharapkan. Apa yang salah dengan kondisi semacam itu? Dalam pandangan visi negara kepulauan, tampaknya arah pembangunan kita belum kon­sisten dengan jati diri bangsa sebagai bangsa maritim. Akibatnya pembangunan Indonesia Timur yang wilayah­nya 80% lautan mengalami keterting­galan dibandingkan Indonesia Barat. Itulah pentingnya dilakukan perubahan menuju paradigma pembangunan yang berorientasi maritim. Kendatipun telah dicanangkan kebijakan 5 (lima) pilar pembangunan maritim, namun belum menunjukkan perubahan signifikan. Selama ini dalam implementasinya masih terjadi kesenjangan yang meng­hambat karena tidak ada penggerak yang mampu mengubah pembangunan nasional berorientasi darat menjadi berorientasi maritim. Mengatasi kesen­jangan itu memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat, yang bisa menentu­kan/mengimplementasikan kebijakan dan strategi maritim. Kedepan, dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa dan tata kelola pemerintahan, saat menyongsong kepemimpinan baru dan pemerintahan baru sebagai hasil Pemilu perlu terus digelorakan komit­men dan penegasan kembali jati diri bangsa sebagai bangsa maritim.

Kini saatnya kepemimpinan na­sional dan pemerintahan yang baru menetapkan keberlanjutan komitmen pembangunan nasional, melalui suatu strategi dan kebijakan maritim yang in­tegral. Indonesia sebagai negara kepu­lauan terbesar di dunia belum mampu mentransformasikan potensi kekayaan maritim menjadi sumber kemakmuran, kemajuan, dan kedaulatan bangsa. In­donesia bahkan mempunyai posisi geo­politis antara benua yang menghubung­kan negara-negara ekonomi maju. Posisi geopolitis tersebut memberikan Indonesia sebagai jalur perekonomian dunia. Untuk mengembangkan potensi strategis tersebut, kepemimpinan na­sional harus memiliki visi maritim yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Bersyukur, sejak 2014 mulai terbit harapan ketika pemerintahan Jokowi-JK mencanang­kan visi maritim dengan adagium In­donesia sebagai Poros Maritim Dunia. Namun seberapa jauhkah pencapaian pembangunan maritim itu terimple­mentasikan, tentu masih menjadi ba­hasan tersendiri.

Secara historis sesungguhnya tekad negara maritim itu sudah dirintis sejak 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Djuanda, yang telah diakui dunia dengan ditetapkannya UNCLOS 1982. Pasca Deklarasi Djuanda inilah kemu­dian muncul kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan berkaitan dengan kelautan/kemaritiman. Kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut mengu­kuhkan tentang yurisdiksi perairan In­donesia. Harus diakui beberapa sasaran pembangunan selama ini telah banyak dicapai. Namun demikian, sampai saat ini kebijakan pemerintah tentang ke­maritiman masih belum memberi hasil ekonomis yang signifikan. Undang-Undang dan peraturan perundangan kemaritiman yang ada pun masih ada yang tumpang-tindih belum menun­jukkan integrasi menyeluruh. Budaya maritim yang menjadi jatidiri bangsa selama ini belum mewarnai paradigma pembangunan nasional secara jelas. Oleh karena itu, semangat menjadikan bidang maritim sebagai basis ekonomi pembangunan harus didukung oleh visi dan konsensus/komitmen bersama semua pengambil kebijakan. Pembangunan kemaritiman, sejauh ini be­lum diposisikan sebagai arus utama (main stream) dalam pembangunan nasional. Dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan itu perlu diambil lang­kah-langkah nyata dan operasional. Langkah-langkah itu diantaranya dengan menetapkan Kebijakan Maritim berisikan peta-jalan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Termasuk memerkuat kelem­bagaan nasional yang mencakup ke­wenangan tidak hanya dalam aspek kewilayahan, tetapi juga mempunyai akses kuat di bidang politik, ekonomi, Hankam, dan hubungan internasioal serta aspek legal yang lain. Dengan kata lain, harus ada political will yang kuat dalam sistem kepemimpinan nasional kita.

Dalam perspektif kepemimpinan nasional, subyek kepemimpinan ada­lah kekuatan imperatif/penggerak dan yang bisa memengaruhi proses pembangunan menuju kemakmuran dan kesejahteraan sesuai cita-cita Proklamasi yang kita harapkan. Pada sisi lain, kita belum memperoleh “sesuatu” dengan kekayaan laut yang sedemikian luas, dimana 90% transaksi perekonomian dunia berlangsung di atas hamparan ke­lautan, 40% di antaranya melalui lautan Indonesia.

Logikanya, Indonesia seharusnya mempunyai nilai lebih dibanding negara lain seperti Singapura, China atau Jepang misalnya. Sayangnya, pertum­buhan ekonomi kita belum menampak­kan hasil yang memuaskan dibanding dengan negara lain yang mengandal­kan sumber kekayaannya dari kemaritiman. Oleh sebab itu, diperlukan kepemimpinan nasional yang mampu melakukan perubahan pola dan gaya pemerintahan (style of government) berikut paradigma pembangunannya dari yang berorientasi darat menjadi yang berorientasi negara kepulauan/maritim.

Produk Pemilu, yaitu Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga ekse­kutif, dan anggota DPRdan DPD se­bagai lembaga legislatif bisa saling ber­sinergi dan bekerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing demi kepentingan rakyat dalam visi negara maritim.

Reorientasi pembangunan dengan strategi dan kebijakan integral yang te­pat akan menjadikan NKRI menjadi negara maritim yang besar dan kuat, yang di dalamnya dibangun industri modern dan pertanian yang maju. Ini­lah keunggulan komparatif kita, yaitu kelebihan-kelebihan geografis, geopoli­tis, geoekonomis, dan geososial yang patut dimanfaatkan dalam melaksana­kan pembangunan nasional.**

Previous Post

Kunjungan Silaturahim Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu ke Kantor PPAL Rabu (6/3/2019)

Next Post

Visi Maritim Pilpres 2019

Achmad Bashori

Achmad Bashori

Related Posts

“Pageblug” Covid-19
Opini

“Pageblug” Covid-19

May 15, 2020
China tidak Mengklaim Laut Natuna, hanya “Overlap” di Perairan Yurisdiksi Nasional RI
Opini

China tidak Mengklaim Laut Natuna, hanya “Overlap” di Perairan Yurisdiksi Nasional RI

February 25, 2020
KOOPSUS TNI DAN KOGABWILHAN TNI
Opini

KOOPSUS TNI DAN KOGABWILHAN TNI

December 1, 2019
“Jari-jarimu Harimaumu”
Opini

“Jari-jarimu Harimaumu”

December 1, 2019
Konektivitas Maritim 2019-2024
Opini

Konektivitas Maritim 2019-2024

September 10, 2019
Teknologi untuk Masyarakat Pesisir
Opini

Teknologi untuk Masyarakat Pesisir

June 20, 2019
Next Post
Visi Maritim Pilpres 2019

Visi Maritim Pilpres 2019

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

  • Tingkatkan Tali Silaturahmi, Pengurus PPAL Gelar Halal Bihalal
  • Bulan Ramadan 1446 H, Ketua Umum PPAL Serahkan Bantuan Sosial
  • Ketum PPAL Luncurkan Buku“Biak Numfor Mutiara Pasifik Dalam Sejarah ALRI”
  • Ketua Umum PPAL Bersama Pengurus Silaturahmi dengan KASAL
  • Ketua Umum PPAL Apresiasi Kegiatan Paguyuban Purnawirawan Kowal

Komentar Terbaru

  • FX Karyoso on Lansia Purnawirawan TNI AL Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19 PPAL
  • Andriani mongi on Musyawarah Wilayah (Muswil) PPAL Wilayah V/Surabaya

Kategori

  • Agenda
  • Berita
  • Galeri
  • Info PPAL
  • Majalah
  • Opini
  • Video

Berita Terbaru

Tingkatkan Tali Silaturahmi, Pengurus PPAL Gelar Halal Bihalal

Tingkatkan Tali Silaturahmi, Pengurus PPAL Gelar Halal Bihalal

April 26, 2025
Bulan Ramadan 1446 H, Ketua Umum PPAL Serahkan Bantuan Sosial

Bulan Ramadan 1446 H, Ketua Umum PPAL Serahkan Bantuan Sosial

March 13, 2025

Kategori

  • Agenda
  • Berita
  • Galeri
  • Info PPAL
  • Majalah
  • Opini
  • Video

Tentang PPAL

  • Sejarah
  • Karakter dan Fitur PPAL
  • Visi & Misi
  • Pengurus Organisasi
  • Yayasan
Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut

Jl. Tabah Raya No. 1 Komplek TNI AL Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240, Telp. (021) 45847189
Fax. (021) 54847189
email : ppalpusat@yahoo.com; jalasena.magazine@gmail.com;
Website: www.ppal.or.id

© 2019-2022 Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.

No Result
View All Result
  • Home
  • Tentang PPAL
    • Sejarah
    • Karakter dan Fitur PPAL
    • Visi & Misi
    • Pengurus Organisasi
      • PPAL Wilayah
      • PPAL Pusat
    • PIPAL
    • PP Kowal
    • Ladzis
    • Redaksi Jalasena
    • Yayasan
    • Kontak
  • Agenda
  • Berita
  • Opini
  • Galeri
  • Majalah

© 2019-2022 Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.