Manusia sebagai mahluk sosial memiliki naluri dasar untuk berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Naluri dasar itu makin kuat terasakan saat sendiri dan berada dalam suasana sunyi-sepi dalam suatu lingkungan masyarakat.
Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut, para purnawirawan/sesepuh Angkatan Laut pada tahun 1981 mengadakan pertemuan untuk merintis pembentukan suatu wadah yang digunakan sebagai sarana silaturahmi dan merealisasikan keinginan-keinginannya. Untuk mendapatkan kesejehteraan dan tetap memberikan persembahan yang berharga bagi negara dan bangsa Indonesia pada masa purna tugas. Kegiatan silaturahmi itu dilaksanakan pada setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun. Pada tanggal 17 Agustus 1986 terbentuklah wadah yang dimaksud, dengan nama Badan Kontak Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Laut yang disingkat BKPAL.
Pada tahun 1999 organisasi ini berikut namanya disempurnakan dengan sebutan Badan Kontak Purnawirawan Angkatan Laut (BKPAL). Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 2010 nama Badan Kontak Purnawirawan Angkatan Laut diubah menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau disingkat PPAL.
PPAL kemudian menjadi suatu organisasi yang bukan hanya menjadi “wadah” namun berkembang menjadi suatu organisasi yang lebih bermakna, yang dapat memperjuangkan kepentingan utama anggotanya, yaitu kesejahteraan pada usia senja. Tidak mudah untuk mewujudkan keinginan yang nampak “sederhana” itu, bila tidak dilandasi dengan keinginan kuat, meskipun semua anggota Badan Kontak Purnawirawan Angkatan Laut telah memiliki banyak pengalaman berorganisasi semasa dalam dinas aktif, termasuk kemampuan “memimpin dan mengarahkan” organisasi mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan bersama.
PPAL kemudian berkembang sesuai tuntutan kebutuhan anggotanya, bukan lagi sebagai wadah untuk berkumpul dan berbagi cerita dan pengalaman, namun kemudian secara bersama menciptakan pedoman kerja berupa visi dan misi organisasi yang jelas untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita memberikan kontribusi positif bagi organisasi (PPAL), TNI AL maupun bangsa di Negara Indonesia sesuai dengan batas kemampuan yang ada.
Bagi Purnawirawan Angkatan Laut, visi dan misi ini merupakan halauan dasar yang sudah barang tentu memiliki deviasi sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki.
Visi – Misi sebagai halauan dasar bertitik tolak pada keinginan kuat para purnawirawan untuk memberikan persembahan yang berharga dari Purnawirawan TNI AL sesuai dengan motto “Adhi Dharma Purnawira”, berupa:
Pertama, upaya untuk mengembangkan fungsi, peran, kegiatan organisasi untuk menghadapi/menjawab tantangan, perkembangan, dan perubahan lingkungan yang dinamis; peka mencermati perubahan lingkungan;
Kedua, sebagai bagian dari sumber daya nasional, memiliki potensi sebagai kekuatan cadangan;
Ketiga, bersikap netral dan objektif dalam melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Tidak melaksanakan kegiatan politik praktis, tidak berada/berafiliasi dengan Parpol manapun.
Untuk dapat menjamin terwujudnya persembahan berharga tersebut, setelah pada tanggal 15 Desember 2010 menerima jabatan selaku Ketua Umum PPAL Pusat Periode 2010-1015, Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto dan Laksamana Madya TNI (Purn) Djoko Sumaryono sebagai Sekretaris Jenderal bersama seluruh jajaran Pengurus Pusat PPAL mendesain visi dan misi. Baik visi dan misi diyakini dapat menjadi halauan dasar yang akan mengarahkan PPAL mencapai cita-cita bersama dengan belandaskan pada visi: Terwujudnya Keluarga Besar Purnawirawan Angkatan Laut yang makin bersatu, mandiri,dinamis, dan sejahtera yang mampu memberikan sumbangan konstruktif terhadap keberhasilan Misi TNI AL dan Pembangunan Maritim Indonesia. Visi itu diterjemahkan dalam Misi, yaitu memperjuangkan kesejahteraan Anggota PPAL, kepentingan TNI AL dan kemajuan Maritim Indonesia.
Salah satu penguatan Visi Maritim yang dipandang paling realistis adalah dalam menggali berbagai gagasan menyangkut masa depan maritim Indonesia. Penguatan itu dilakukan melalui serangkaian seminar yang diselenggarakan PPAL.
Seminar I yang diselenggarakan menyangkut kepastian hukum dan keberpihakan pemerintah untuk tumbuhnya industri pelayaran dalam negeri.
Seminar II Keamanan maritim sesuai dengan perkembangan terakhir Somalia dan keberhasilan unsur TNI AL;
Seminar III Seminar dengan tema SDM Kelautan mengingat betapa besarnya lapangan kerja tersedia, tetapi tidak dapat diisi, karena faktor kualitas dan kuantitas yang kurang. Yang disebut kuantitas menyangkut kurangnya orang yang terpanggil untuk bekerja dalam bidang kemaritiman;
Seminar IV dengan tema inudstri dan jasa maritim yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi kelautan guna penguatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat;
Rangkaian seminar itu akan ditutup dengan seminar menyangkut pertahanan negara yang berwawasan maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tegaknya kedaulatan negara membawa tuntutan-tuntutan pertahanan.
Rangkuman dari seminar-seminar tersebut akan diterbitkan oleh PPAL pada edisi khusus Majalah Jalasena pada akhir tahun yang memiliki corak sebagai suatu Maritime Statement sebagai sumbangan dalam perumusan kebijakan kelautan (Maritime Policy). Penerbitan rangkuman-rangkuman itu dijadikan tradisi oleh Jalasena untuk setiap tahun untuk mengeluarkan Maritime Statement sebagai kepedulian PPAL dalam mengikuti perkembangan isu-isu kemaritim nasional.
