ppal, Jakarta,- Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) menyelenggarakan Seminar Strategis Jalasena Maritime Studies (JMS) bertema “Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purn. Yudo Margono S.E., M.M., C.S.F.A., dan dihadiri oleh unsur pemerintah, TNI AL, akademisi, pelaku industri maritim, praktisi hukum, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor kemaritiman.
Seminar ini menjadi momentum penting bagi PPAL dalam menghadirkan ruang dialog strategis guna merumuskan langkah-langkah konkret memperkuat industri maritim nasional ditengah meningkatnya tantangan geopolitik, dinamika perdagangan global, serta kompleksitas keamanan dan hukum maritim internasional.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peluncuran Jalasena Maritime Studies (JMS) sebagai pusat kajian maritim PPAL, serta Kantor Hukum PPAL yang diharapkan menjadi wadah pengembangan kajian strategis sekaligus memberikan kontribusi dalam pendampingan dan penguatan aspek hukum maritim. Kehadiran kedua institusi tersebut merupakan bentuk komitmen PPAL dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purn. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A., menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal strategis untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh keamanan laut yang terjaga, diplomasi yang kuat, kepastian hukum, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. Namun, keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan armada atau besarnya sumber daya, melainkan juga oleh terwujudnya keamanan laut, diplomasi yang efektif, kepastian hukum, serta perlindungan yang memadai bagi seluruh pelaku industri maritim nasional. Melalui peluncuran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL, kami ingin menghadirkan wadah yang mampu melahirkan kajian strategis, memberikan solusi terhadap berbagai tantangan maritim, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI AL, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kemajuan sektor maritim adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, dan seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan maritim Indonesia.” ujar Yudo Margono.
Seminar menghadirkan Wakasal mewakili Kepala Staf Angkatan Laut sebagai Keynote Speaker dengan materi “Keamanan Laut Merupakan Aspek Untuk Menciptakan Stabilitas Kawasan Dalam Mendukung Industri Maritim Nasional.” Dalam paparannya dibahas situasi keamanan maritim kawasan, potensi ancaman terhadap Indonesia, kebijakan TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas kawasan, potensi konflik antarnegara maupun aktor non-negara, serta langkah-langkah strategis menciptakan keamanan laut yang mampu mendukung pertumbuhan industri maritim nasional.
Selain itu, seminar menghadirkan tiga pembicara utama pada sesi panel, yakni Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M., memaparkan pentingnya diplomasi maritim, perlindungan hukum bagi entitas bisnis Indonesia di luar negeri, serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis maritim internasional. Wakil Ketum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Bok Nova Y Mugijanto menyampaikan tantangan dunia pelayaran nasional dalam menjaga distribusi energi di tengah turbulensi geopolitik global, termasuk persaingan bisnis pelayaran dan perlindungan terhadap pelaku usaha nasional. Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Ir. Syamsuddin menjelaskan kebijakan pelaksanaan asas cabotage, mekanisme pendaftaran kapal berbendera Indonesia, serta perlindungan hukum bagi kapal dan awak kapal Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
Melalui seminar ini, PPAL berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem maritim nasional. Hasil pembahasan diharapkan mampu mendorong terciptanya industri maritim Indonesia yang tangguh, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika global, sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
(Humas PPAL)
