“Masa depan kita ada di laut. Kita bisa menjadi negara besar kalau kita mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar”. (Presiden Jokowi, 15 Juni 2016)

Laut yang bersih dan lestari adalah jaminan masa depan anak-anak Indonesia. Salah satu gerakan peduli lingkungan laut, harus dimulai dari peduli lingkungan sungai. Seperti diketahui, pada saat ini pencemaran akibat sampah di kawasan pesisir dan laut menjadi perhatian serius bagi berbagai kalangan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Sebanyak 80% sampah di laut berasal dari aktivitas di daratan yang mengalir melalui sungai sehingga mencemari laut. Dalam satu meter persegi terdapat 106,3 gram sampah laut dalam bentuk organik, domestik, plastik, dan logam. Dalam satu meter kubik air laut tersebut terdapat 27 – 36 lembar plastik melayang-layang.

Kegiatan Bersih Pantai atau Coastal Clean Up (CCU) yang menjadi salah satu gerakan peduli lingkungan oleh KLHK kembali dilaksanakan. Sejak tahun 2015, KLHK telah melakukan Gerakan CCU di berbagai wilayah di Indonesia. Sampah yang dikumpulkan dari kegiatan bersih-bersih pantai akan ditimbang untuk diketahui berat dan dipilah jenis sampahnya. Selanjutnya, sampah tersebut akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk dikelola.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang berisikan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025.

Melalui gerakan CCU secara kolektif bisa memindahkan 20 juta keping sampah di seluruh dunia dari pantai dan selokan ke TPA (Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK).
Dengan menggemari olah raga air, yang dimulai dari hulu sungai di gunung, sepanjang aliran sungai, hingga ke pesisir dan laut, seperti rafting, dayung, renang, dan lain-lain, kita belajar mencintai sungai dan laut, menjaga kebersihan lingkungannya, dan turut berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran pesisir dan laut. Sambil berolah raga di sungai dan laut, kita juga membersihkan lingkungan, untuk masa depan anak bangsa.

Akhir kata, saya mengajak segenap Keluarga Besar PPAL dan masyarakat umum, mari kita masyarakatkan
kegiatan Coastal Clean Up, dimulai dari hulu sungai hingga ke hilir, kawasan pesisir pantai dan laut kita.

Dari hulu Sungai Citarum,
Pemred Jalasena,
Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H.

Baca lengkap Jalasena

Dalam hitungan pekan, kita semua akan me­masuki Tahun Baru 2021 dan meninggalkan tahun 2020. Memasuki tahun baru, tentu kita berharap akan ada hal baru yang mem­bawa kesejahteraan dan kebahagiaan, serta masyarakat berharap bisa meninggalkan ta­hun yang kelam ini. Tidak saja masyarakat Indonesia, masyarakat dunia sepanjang tahun 2020 berada dalam kehidupan kelam. Pandemi yang melanda dunia hingga kini masih belum berakhir yang menyebabkan kehidupan tidak cerah. Covid-19 telah merenggut banyak nyawa manusia.

Upaya keras telah dilakukan banyak negara, ter­masuk Indonesia; agar vaksin penangkal virus co­rona segera dihasilkan dan membawa angin segar bagi kehidupan umat manusia. Adalah tidak mungkin masyarakat dunia hidup berdampingan terus dengan vi­rus corona. Virus yang menyebabkan kematian itu harus ditanggulangi selamanya. Karena penyakit tersebut telah me-morat-marit–kan tata perekonomian dan menyeng­sarakan masyarakat. Banyak anggaran tersedot untuk mengatasi Covid-19.

Kalau kita melakukan kilas balik tahun 2020, maka terlihat jelas perjalanan hidup umat manusia yang se­bagian besar penuh kegetiran. Kegetiran akibat Covid-19 semakin terasa ketika bencana alam melanda yang menyebabkan korban jiwa. Bencana alam itu berupa banjir bandang, tanah longsor, erupsi gunung api, angin puting beliung, dan lain-lain. Bahkan pada akhir tahun ini dan awal tahun mendatang bencana alam itu diprediksi masih mengancam manusia. Tidak ada kata lain bahwa kita harus siap dan waspada menghadapi bencana yang mungkin melanda.

Sudah seharusnya kita hidup berdampingan dengan alam. Alam yang lestari dan asri dapat dipastikan menumbuhkan kenyamanan hidup manusia. Sebaliknya, lingkungan alam yang dirusak dan digerogoti oleh tangan-tangan serakah, maka bencana alam yang akan di­tuainya. Sudah banyak contoh terjadinya bencana alam, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut penyebabnya ada­lah alam sekitar telah rusak oleh ulah manusia.

Memanfaatkan alam untuk keberlangsungan hidup umat manusia tentu tidaklah dilarang, selama itu di­lakukan secara seimbang dan menjaga kelestarian dan keasriannya. Tidak hanya di darat, di laut pun harus demikian. Pengelolaan alam secara bijak dan bertang­gungjawab akan memberikan manfaat untuk manusia.

Tidak bisa dipungkiri kerusakan alam di nega­ra kita telah terjadi, baik di darat maupun di laut. Pe­nyebabnya beragam, yang dominan adalah keserakahan orang-orang yang haus kekayaan. Mereka tidak me­mikirkan bahwa kekayaan alam yang lestari nantinya juga untuk kepentingan anak-cucu dan keturunannya.

Kerusakan lingkungan dan alam –seperti terjadinya pencemaran laut akibat pembuangan limbah dari kapal secara sembarangan–ini sangat mengganggu kehidupan biota laut. Pencegahan terhadap kerusakan alam, baik karena dikeruk kandungannya; maupun pembuangan limbah harus dicegah. Siapapun pelakunya haruslah ditindak. Jika tidak, maka kerusakan alam semakin parah dan hanya menyisakan kerugian. Padahal dengan masih merebaknya Covid-19 secara global, kita berharap bisa memperoleh manfaat dari alam yang lestari.

Karena itu banyak institusi pemerintah –teruta­ma TNI– melakukan langkah positif terkait ketahanan pangan, paling tidak untuk kebutuhan rumah tangga. Pada skala nasional, pemerintah telah melakukan an­cang-ancang untuk membentuk program food estate, baik berupa pengelolaan padi, penanaman singkong, jagung, maupun di bidang peternakan. Sebab, bukan tidak mungkin pandemi yang masih melanda dunia menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan pangan. Situasi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Belum lagi jika terjadi krisis air bersih secara global. Kelangkaan bahan pangan dan air bersih dunia bisa memicu timbulnya konflik antar-negara.

Kami berharap program food estate tersebut bisa berhasil dan membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Kami juga berharap agar program itu juga mencakup hasil dari maritim Nusan­tara, seperti ide Presiden Jokowi yang sangat menaruh harapan dari lautan. Dengan demikian, tekad Presiden untuk kembali menengok ke laut bisa terwujud. Karena memang di laut tersimpan harapan dan masa depan. Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya!

Tidak lupa kami mengucapkan selamat memperingati HUT TNI 2020, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT Marinir 2020, dan Hari Armada 2020!

Mari kita songsong tahun 2021 dengan penuh se­mangat dan harapan cerah. (ab)

SETELAH beberapa bulan didera Covid-19, pe­merintah daerah –seperti Provinsi DKI Jakar­ta– secara bertahap melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat yang sudah berbulan-bulan “bertapa” di rumah masing-masing, merasa bisa bernapas lega. Kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan masyarakat benar-benar sudah klimaks, karena setiap hari harus “mendekam” di rumah.

Akibat adanya pelonggaran itu, masyarakat yang terpapar virus corona tidak semakin berkurang. Bahkan data terakhir, jumlah korban virus di negara kita melebi­hi jumlah korban di Tiongkok. Negara Tirai Bambu itu merupakan negara yang diberitakan sebagai awal mun­culnya Covid-19 yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, tapi Tiongkok akhirnya mampu meredam virus corona. Sementara di negara-negara lain, termasuk In­donesia, virus masih merebak.

Kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia harus menjadi bahan perhatian, pemikiran, dan penelaahan serius kita semua: kenapa penyebaran Covid-19 seolah tidak ada hasilnya? Atau kalaupun ada hasilnya, tapi lamban. Memang jumlah orang yang sembuh cukup banyak, tapi yang terpapar juga terus bertambah. Sangat menyedihkan.

Untuk itu mari kita lihat apa yang menjadi ke­nyataan di lapangan. Pada awal terjadinya Covid-19 di Indonesia, masyarakat benar-benar takut dan panik luar biasa. Jalanan, angkutan umum, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, dan tempat-tempat keramaian menjadi sepi. Masker, hand sanitizer, dan obat-obatan yang diduga mampu menangkal virus corona, “diserbu” masyarakat. Akibatnya harga barang-barang itu melambung tinggi. Tapi, bagaimana saat ini? Masker dengan berbagai jenis dan rupa sangat mudah dibeli masyarakat. Pedagang masker berderet di tepi jalan dan harga maskernya terjangkau masyarakat. Demikian juga hand sanitizer yang sudah banyak di pasaran. Seharus­nya –secara logika– keadaan itu mampu menekan jum­lah korban Covid-19.

Masih banyaknya korban Covid-19 di negara kita bisa diduga akibat kesadaran dan perilaku masyarakat yang menganggap remeh penyakit itu dan menduga su­dah berkurang penyebarannya. Apalagi dengan diper­longgarnya PSBB. Masyarakat merasa seolah Covid-19 sudah berlalu. Padahal jumlah korbannya terus bertam­bah, termasuk para tenaga kesehatan yang berguguran saat mengemban tugas mulia itu.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyadar­kan umat manusia bahwa kehidupan di Bumi ini harus “diinstal” atau ditata kembali. Mengutip pernyataan apik Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. H Nadjamuddin Ramly, M.Siyang juga pengajar di Universitas Tadulako, Palu, Su­lawesi Tengah yang mengatakan, kedepan masyarakat harus memulai kehidupan normal baru dengan mem­budayakan protokol kesehatan sebagai karakter pribadi. Dari karakter pribadi, nantinya bergulir menjadi gerakan budaya baru Bangsa Indonesia.

Gerakan budaya baru itu akan bermuara pada la­hirnya peradaban yang tinggi, dimana umat manusia sudah hidup pada tatanan yang melekat pada kehidupan sehat dan merekonstruksi masa depannya secara sistemik dan berkelanjutan. Protokol kesehatan itu meru­pakan gagasan cerdas, bernas, dan mencerahkan dalam menghadapi pandemi corona.

Ia juga menyitir jargon “Empat Sehat Lima Sem­purna” versi masa kini. Pola hidup sehat di era pandemi ini juga diharapkan menjadi tradisi yang melekat di ke­hidupan pasca-pandemi mendatang.

“Empat Sehat Lima Sempurna” dalam tata kehidupan baru itu: pertama, masyarakat agar senantiasa mengenakan masker; kedua, menjaga jarak sehat; tiga, selalu mencuci tangan; empat, olahraga yang teratur atau istirahat yang cukup dan tidak panik; dan lima, makan makanan bergizi, halal, dan baik.

Jika protokol kesehatan ini telah menjadi gerakan masif dan membudaya di masyarakat kita, maka dengan sendirinya akan memutus mata-rantai berjangkit dan menularnya virus corona. Semoga. (ab)

TIDAK hanya Indonesia, hampir seluruh ne­gara terjangkit virus corona yang dikenal dengan Corona Virus Desease (Covid)-19 yang berawal di Wuhan, China. Pandemi yang melanda dunia tahun 2020 ini telah membuat tatanan kehidupan bangsa-bangsa berubah total. Korban berjatuhan setiap hari akibat pageblug tersebut. Virus mematikan itu benar-benar mengkalang-kabutkan banyak kalangan: ya masyarakat, ya pemerintah. Pemerintahan dan ekonomi dunia morat-marit dan lumpuh.

Meski awalnya di negara kita tidak terdeteksi –dan diyakini— tidak adanya penyakit tersebut, akhir­nya Covid-19 muncul, awal Maret 2020. Mulai saat itu masyarakat “disuguhi” pemberitaan-pemberita­an tentang Covid-19. Berita-berita yang muncul di media sosial, tak mau kalah dengan be­rita yang disiarkan stasiun televisi, radio, dan media cetak. Masyarakat yang resah mulai mencari masker, sehingga harganya melonjak tinggi. Hand sanitizer pun juga demikian.

Pemerintah pun mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Rumah sakit-rumah sakit dipersiapkan di seluruh Tanah Air. Para dokter dan paramedis dikerahkan. Personel TNI juga turut ambil bagian dan aktif memerangi virus corona. Mereka bekerja setiap saat guna menyelamatkan masyarakat yang terjangkit corona. Korban dari hari ke hari terus berjatuhan, termasuk dari kalangan medis penanganan Covid-19 yang terpapar virus mematikan itu. Kita tentu prihatin dan berdoa agar arwah para korban Covid-19 diterima di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar menghadapi musibah itu.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh masyarakat guna menangkal virus corona itu. Salah satunya adalah meminum rebusan berbagai jenis empon-empon yang harganya di pasar spontan melambung.

Upaya menyetop dan memutus mata-rantai penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya agar para pekerja melakukan pekerjaannya di rumah atau work from home (WFH). Karantina dan isolasi mandiri de­ngan tetap tinggal di rumah (stay at home) diberlakukan. Tindakan itu diikuti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kontak fisik antar-orang. Di tempat-tempat umum juga dilakukan pembatasan agar masyarakat tidak berkerumun atau saling bersentuhan. Operasional transportasi, baik moda transportasi darat, laut, dan udara dibatasi. Tempat duduk dan berdiri di fasilitas umum diatur agar masyarakat menjaga jarak. Sekolah-sekolah diliburkan. Jamaah di tempat ibadah juga diimbau agar untuk sementara waktu tidak melaksanakan ibadah secara berjamaah. Berbagai protokol diberlakukan agar masyarakat benar-benar terhindar dari Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Pemerintah telah menetapkan agar dilakukan social distancing dan physical distancing, tapi masih saja ada masyarakat yang kongkow di tempat-tempat tertentu yang akhirnya dibubarkan paksa oleh aparat peme­rintah. Sejumlah Kepala Daerah mengambil keputusan untuk melakukan “karantina wilayah” masing-masing, meski pemerintah tidak mengambil keputusan lockdown. Masyarakat kita juga khawatir bila lockdown diberlakukan, mereka akan kehilangan mata pencariannya masing-masing. Ketika beredar kabar bahwa pemerintah akan mengambil keputusan lockdown, “aksi borong”-pun dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka memborong berbagai bahan kebutuhan pokok dan komoditi lainnya. Akibatnya terjadi kelangkaan kebutuh­an pokok masyarakat dan harganyapun melonjak.

Kami berharap pandemi Covid-19 segera ber­akhir dan tidak akan terjadi kembali. Dari kasus itu masyarakat sadar tentang arti kebersihan. Masyarakat bisa menyerap pelajaran apa yang mereka dapat dari bencana nasional itu. Dari bencana tersebut kita semua berharap masyarakat Indonesia bisa menatap masa depan yang lebih baik. Juga dengan adanya pandemi itu, masyarakat Indonesia bisa berkontribusi dalam kebangkitan nasional di segala bidang. Hal tersebut sejalan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang kita peringati setiap bulan Mei ini.

Mari kita bangkit guna mengejar keterpurukan aki­bat Covid-19. (ab)

BENCANA alam berupa banjir melanda Ibukota dan daerah-daerah lain di negara kita di awal tahun 2020. Tidak hanya korban jiwa, banjir yang juga disertai tanah longsor di beberapa daerah menyebabkan kerugian harta benda yang tidak sedikit. Banyak orang tidak menyangka banjir terjadi sedahsyat itu yang menenggelamkan banyak wilayah di Jakarta dan sekitarnya serta daerah lain. Ribuan orang mengungsi dan dievakuasi akibat bencana alam itu. Demikian juga dampak ikutan dari banjir itu membuat masyarakat menderita.

Dan seperti biasa, kemudian banyak komentar berseliweran di berbagai pemberitaan dan media sosial. Komentar tersebut semakin ramai bahkan cenderung sa­ling menyalahkan ketika dimuati dengan masalah politik. Padahal seharusnya bencana alam itu disikapi dan dilihat secara objektif dan dicari solusinya. Dengan adanya komentar saling menyalahkan, bukan solusi dan titik terang yang diperoleh; malah mambuat suasana tidak kondusif. Padahal seharusnya kita introspeksi kenapa bencana alam itu terjadi?

Bencana alam yang terjadi awal tahun 2020 ini selain disebabkan curah hujan yang tinggi, juga disebabkan oleh kerusakan alam dan tidak disiplinnya manusia. Kawasan-kawasan yang seharusnya dilestarikan, “disikat” habis oleh tangan-tangan serakah. Kawasan yang memang merupakan tempat “lari” dan berkumpulnya air hujan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lain. Hutan-hutan yang semula rimbun dengan pepohonan kemudian ditebangi, sehingga gundul dan hamparan lahan jadi kering kerontang. Ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, maka air tidak mampu diserap tanah yang lantas “mengamuk” ke kawasan permukiman masyarakat dan tempat-tempat lainnya.

Selain hal-hal tersebut, banjir dan bencana terjadi karena kurangnya perhitungan dalam pembangunan. Lihatlah bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda seperti benteng di berbagai daerah di Tanah Air yang sudah berusia ratusan tahun, usai hujan tidak menyisakan air genangan. Di era milenial ini yang seharus­nya lebih maju dibandingkan masa lalu, malah me­nyuguhkan hal memalukan. Contohnya di Jakarta, ada jalan tol layang berubah menjadi “air terjun”. Kurangnya pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana juga turut andil terjadinya banjir. Saluran air dan gorong-gorong yang seharusnya bersih, nyatanya dipenuhi sampah. Masyarakat yang sudah seharusnya tidak membuang sampah sembarangan, tetap saja dengan seenaknya membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya banjir besar terjadi dimana-mana. Perilaku membuang sampah di sembarang tempat memunculkan ungkapan sinis yang menyatakan bahwa tempat sampah terbesar di Indonesia adalah sungai, kali, dan laut.

Melihat kenyataan itu, maka gerakan disiplin nasional yang pernah kita trapkan di negara kita tampaknya perlu digaungkan kembali. Tidak disiplinnya masyarakat benar-benar terlihat gamblang dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi atau ancaman hukum tidak menggentarkan masyarakat. Mereka tetap saja melakukan pelanggaran. Paling mudah dilihat adalah perilaku membuang sampah sembarangan dan dalam berken­daraan bermotor. Sudah bukan hal aneh kita bisa melihat masyarakat yang mengendarai kendaraan roda dua dengan cara melawan arus lalu-lintas. Hal itu selain membahayakan orang lain, juga bisa menyebabkan ce­lakanya pengendara itu sendiri. Ironisnya, perilaku se­perti itu juga dilakukan oleh oknum aparat pemerintah.

Yang lucu, ketika masyarakat kita pergi ke negara tetangga yang memang benar-benar menegakkan hukum dan displin masyarakat kita; tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Jangankan membuang sampah sembarangan, meludah pun tidak berani. Artinya apa? Masyarakat takut terkena sanksi ketika melakukan pelanggaran di negara tetangga itu. Lantas bagaimana dengan negara kita? Karena itu hukum ha­rus benar-benar ditegakkan. Janganlah perundangan-undangan dan peraturan yang seabreg hanya menjadi “macan kertas” di negeri sendiri. Revolusi mental harus benar-benar diikuti oleh masyarakat. Masyarakat harus move on dan penegakan hukum harus dilakukan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka pelanggaran dan sikap tidak disiplin akan tetap mendarah-daging dalam kehidupan masyarakat kita.

Hal itu juga berlaku bagi seluruh pihak yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan terjadinya bencana alam di negara kita. Jangan sampai bencana demi bencana terjadi gara-gara ulah masyarakat yang tidak taat hukum dan melakukan perusakan lingkung­an. Jangan sampai ada oknum penegak hukum yang “TST” atau “main mata” dengan pelanggar hukum yang telah terbukti melakukan perusakan lingkungan alam di negara kita. (ab)

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami mengucapkan “Selamat” kepada Ir H Joko Widodo dan Prof KH Ma’ruf Amin yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Semoga Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya mampu mewujudkan cita-cita mulia yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan rakyatnya hidup sejahtera.

Berbagai kalangan menunggu-nunggu pidato Presiden Jokowi pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, tanggal 20 Oktober 2019. Ba­nyak yang menduga-duga Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya akan menyampaikan secara spesifik dan lebih mendalam tentang program maritim Indonesia yang sudah digaungkannya tahun 2014. Du­gaan-dugaan itu ternyata meleset. Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin pada pemerintahan ini sama sekali tidak menyinggung masalah maritim.

Demikian juga saat menyusun Kabinet Indonesia Maju (KIM), Presiden Jokowi tidak memasukkan perwakilan dari purnawirawan TNI Angkatan Laut; padahal Indonesia merupakan negara maritim. Banyak orang bertanya-tanya: Kenapa? Kami berusaha berpikiran positif bahwa semuanya sudah diperhitungkan dan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Mungkin Presiden dalam memperkuat program kerja dan kabinetnya memiliki jurus-jurus jitu yang tidak semuanya harus diketahui publik.

Sebab, jika kita cermati bersama dalam pidato tersebut Presiden Jokowi membeberkan program lima tahun ke depan, satu di antaranya adalah pembangun­an infrastruktur yang akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Mudah-mudahan yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur itu berkaitan dengan program maritim se­perti komitmen Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato pelantikannya tahun 2014.

Dalam pidatonya tahun 2014, Presiden Jokowi de­ngan tegas mengatakan, kita harus bekerja dengan se­keras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, se­hingga Jalesveva Jayamahe, di Laut Justru Kita Jaya; sebagai semboyan nenek-moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Saat itu Presiden Jokowi mengajak masyarakat sebangsa dan se-Tanah Air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawati samudra; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, Presiden Jokowi mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri.

Nuansa maritim benar-benar tercermin dalam pidato tersebut. Dalam pidato pelantikan periode kedua ini, selain akan melanjutkan pembangunan infrastruktur Presiden menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus kita potong, dan harus kita pangkas; penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besar­an. Investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong. Presiden juga mengemukakan pentingnya transformasi ekonomi.

Program-program lima tahun mendatang seperti dikemukakan Presiden Jokowi tentu sangatlah strategis, terutama menyangkut SDM unggul. SDM Indonesia yang unggul sangatlah dibutuhkan guna melanjutkan pembangunan-pembangunan infrastruktur di seluruh persada Nusantara.

Meski masalah maritim tidak disinggung sama sekali dalam pidato pelantikannya tahun ini, kami berharap Pre­siden Jokowi akan melanjutkan program-program maritim 2014. Bahkan lebih ditingkatkan lagi, sehingga cita-cita program Poros Maritim Dunia terwujud. Demikian juga tekad membangun SDM Indonesia harus menjadi prioritas agar tercipta SDM unggul dan Indonesia maju.

Seperti dikatakan Presiden Jokowi, cita-cita bersama satu abad Indonesia merdeka tahun 2045 Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara maju. (ab)

Para pembaca Jalasena yang budiman!

TAHAP demi tahap pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah kita lalui bersama. Hasil dari Pilpres pun telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pasangan Ir Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai pemenangnya.
Banyak harapan kepada Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 agar Indonesia unggul di berbagai bidang, sehingga kesejahteraan akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Karena bukan hal mudah untuk mengelola negara sebesar Indonesia ini. Diperlukan pemimpin yang memiliki visi, tekad, dan semangat membangun guna memajukan dan mewujudkan Indonesia sejahtera.
Masih banyak hal harus dihadapi dan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia –yang tahun ini merayakan 74 tahun Proklamasi Kemerdekaan– agar mampu melepaskan diri dari belitan berbagai permasalahan.
Permasalahan yang masih membelit negara kita dan sangat mengkhawatirkan adalah kian maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oknum pejabat dan oknum anggota dewan. Seolah korupsi sudah menjadi hal yang lumrah. Operasi tangkap tangan (OTT) kerap terjadi, tapi praktik korup­si seperti tidak ada matinya. Karena itu, hukum harus benar-benar ditegakkan dan tidak boleh pandang bulu. Jangan lagi ada koruptor cengengesan ketika digiring oleh aparat penegak hukum.
Yang juga mengkhawatirkan adalah penyebar­an berita-berita bohong (hoax) melalui media sosial. Masyarakat semakin was-was dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Gara-gara hoax pula, Papua Barat dan Papua sempat membara. Demikian juga de­ngan terorisme di negara kita yang terkadang meletup tiba-tiba. Ini semua memerlukan tindakan tegas aparat penegak keamanan dan hukum.
Kita harus berani bertanya, setelah kita menapaki perjalanan 74 tahun merdeka; sudahkah cita-cita awal Kemerdekaan tercapai? Tentu ada! Tapi juga masih banyak yang perlu ditangani bersama dengan kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas.
Ketika menyampaikan pidato tentang Visi Presiden Terpilih 2019-2024; Ir Joko Widodo mengatakan kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, dan nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah de­ngan inovasi-inovasi. Kita semua harus mau dan dipaksa untuk mau untuk melakukan perubahan-perubahan dan nilai-nilai baru. Kita harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Yang sudah tidak efektif, kita buat menjadi efektif; dan yang tidak efisien, kita buat menjadi efisien.
Kita ketahui bersama bahwa selama berlangsungnya tahapan Pilpres 2019 telah terjadi polarisasi di masyarakat di berbagai strata. Polarisasi itu terkadang sangat mengkhawatirkan dan rawan terjadinya perpecahan di antara sesama anak bangsa. Karena adanya fanatisme berlebih­an dalam memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden yang bisa semakin meruncing. Situasi dan kondisi tersebut sempat terus bergulir dan memanas. Apalagi dengan berita-berita hoax yang sangat mudah tersebar melalui media-media sosial.
Kini sudah saatnya Bangsa Indonesia bersatu-padu. Suasana dan keadaan yang sempat terkoyak oleh pelbagai kepentingan politik haruslah kita satukan dan eratkan kembali. Perbedaan-perbedaan di antara kita haruslah dilebur. Ingatlah pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Sudah saatnya kita semua merajut kebersamaan dan menyingkirkan perbedaan-perbedaan. Banyak tantangan menghadang di hadapan kita. Kita bisa melihat ketertinggalan kita dengan ne­gara-negara tetangga yang kemerdekaannya lebih muda dibandingkan Indonesia. Apalagi jika kita bandingkan dengan negara-negara maju.
Bukan saatnya lagi kita mengedepankan kepenting­an pribadi, kelompok, dan golongan. Yang harus kita kedepankan adalah kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara guna mewujudkan SDM unggul, Indonesia maju.
Mimpi-mimpi besar yang ada di benak seluruh Bangsa Indonesia hanya bisa terwujud jika kita bersatu, optimis, dan percaya diri. Hal itu harus kita landasi dan wujudkan dalam membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, dan tidak ada lagi kerja di zona zaman. Semuanya harus berubah!
Dirgahayu negeriku tercinta: Indonesia! (ab)

Para pembaca Jalasena yang budiman!

PELAKSANAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di negara kita selesai sudah. Penghi­tungan suara hasil Pemilu terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) un­tuk mengetahui siapa yang memenangkan pemilihan untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Tentu kami mengucapkan selamat dan berharap siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan menyejahterakan ke­hidupan masyarakat Indonesia dan menjadikan negara kita lebih maju dan mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

Selama beberapa bulan menjelang Pemilu 2019 suhu politik di Indonesia demikian tinggi. Kedua kubu dari para pendukung Paslon yang terdiri dari beberapa partai politik saling “jualan” untuk menarik simpati masyarakat. Akibatnya di masyarakat pun terjadi polari­sasi yang dari waktu ke waktu kian menggelembung dan muncul fanatisme. Kesan terjadinya perpecahan mun­cul. Tidak hanya di masyarakat luas, tapi juga kelom­pok-kelompok lebih kecil terjadi hal yang sama.

Situasi dan kondisi seperti itu tentu rawan berkelan­jutan. Pemilu yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia seharusnya benar-benar menjadi pestanya bagi rakyat dalam menentukan pilihan. Jangan gara-gara Pemilihan Umum yang dilakukan secara ru­tin, menyebabkan rakyat terbelah. Kita sadari bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari banyak suku bangsa ini memang rawan gesekan. Banyak pihak yang memiliki tujuan-tujuan tertentu sangat berharap Bangsa Indonesia ini tercerai-berai, sehingga mudah dikuasai.

Kalau kita cermati bersama dan kita pikirkan se­cara jernih banyak peristiwa yang terjadi di pelbagai pelosok Tanah Air yang bernuansa adu-domba. Pada­hal dari dulu masyarakat selalu diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh siapapun. Isu-isu menyangkut suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) janganlah ada yang menyentuhnya. Tapi bagaimana kenyataan­nya? Ada saja pihak yang mencoba-coba membenturkan masyarakat dengan mengembuskan isu SARA. Isu sensi­tif itu jika dicuatkan ibarat rumput kering yang disulut api. Akan terjadi keba­karan hebat.

Indonesia seba­gai negara besar dan sangat luas wilayah­nya sangat disayangkan jika terpecah-belah. Banyak negara lain yang mera­sa iri dengan negara kita yang dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alamnya. Kekayaan alam yang berlimpah itu jika dikelola dengan bijak akan membuat masyarakat sejahtera.

Tapi dengan adanya dukungan kepada Paslon, baik 01 maupun 02; masyarakat menjadi terkotak-kotak. Se­harusnya seusai pelaksanaan Pemilu 2019 yang meng­habiskan anggaran sangat besar dan meninggal dunianya ratusan petugas, masyarakat bersatu-padu kembali untuk sama-sama bekerja keras demi tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan cita-cita para pendahulu bang­sa untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat akan kembali bersatu-padu jika tokoh-tokoh yang menjadi panutannya tidak memperli­hatkan pertikaian dan perseteruan. Sudah banyak yang mengatakan bahwa saat ini sudah seharusnya tidak ada lagi 01 atau 02, yang ada yaitu angka 3. Dalam Pancasi­la, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia sangatlah penting dijaga dan dipertahankan demi tetap kokoh tegaknya NKRI. Apalagi masyarakat sudah menyatakan tekad: NKRI harga mati, maka mau tidak mau persatuan Indonesia harus diutamakan!

Selain menjaga persatuan Indonesia, yang tidak kalah penting adalah ketika Presiden dan Wakil Presi­den 2019-2024 menyusun kabinet agar mampu menem­patkan pejabat-pejabat yang berkompeten di bidangnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara kepulauan dengan lautan yang sangat luas. Nah, sesuai dengan ungkapan kalimat the right man in the right place; maka sudah seharusnyalah kabinet menda­tang diisi oleh pejabat yang berpengalaman dan faham tentang dunia maritim.

Para pembaca Jalasena yang budiman!

BEBERAPA pekan lalu kita semua memasuki tahun baru, 2019. Untuk itu kami mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2019”. Semoga pada tahun baru ini ada semangat baru di semua kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih baik dan sejahtera. Sudah banyak persoalan serius yang terjadi pada tahun 2018. Persoalan-persoalan yang telah kita tinggalkan bersama itu, kami harapkan menjadi pelajaran berharga untuk menapaki perjalanan 2019 yang penuh dengan dinamika.

Pada tahun ini kembali ada peristiwa bersejarah bagi Bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 April 2019. Masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum secara langsung yang diharapkan demokratis, damai, dan berdaulat. Dari Pemilihan Umum itu akan terpilih wakil-wakil rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode lima tahun menda­tang.

Kita semua berharap Pemilihan Umum 2019 be­nar-benar merupakan pesta demokrasi, pestanya rakyat Indonesia, dan tidak ada ekses yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Tergang­gunya persatuan dan kesatuan bangsa –apalagi hingga mengarah terjadinya disitegrasi bangsa–merupakan kerugian yang sangat besar bagi kita semua. Indonesia yang sudah merdeka selama 73 tahun memang rawan perpecahan. Karena itu, sejak dulu para pemimpin ber­sama seluruh elemen bangsa berusaha merajut kebhinnekaan sekuat tenaga.

Riak-riak yang menjurus ke arah percecahan dan kemungkinan tercabik-cabiknya bangsa harus bisa se­lalu diredam, agar tidak meluas dan membuat suasana semakin kritis. Pemilu 2019 harus benar-benar terlaksa­na sesuai dengan konstitusi dan menghasilan pemimpin bangsa yang akan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke arah kemajuan.

Dapat dipastikan tahun 2019 di negara kita, baik pra Pemilu maupun pasca Pemilu sangat rawan gesekan. Kubu antar-pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden akan semakin ngotot mencuatkan dukungan. Apalagi jika ada pihak-pihak tertentu yang “mengail di air keruh” dan menggelindingkan isu-isu sensitif yang terus “digoreng”. Itu yang mengkhawatirkan. Jangankan antara kubu pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berseberangan, di Grup WA pun yang semula anggotanya menyatu, bisa saling membelakangi dan terjadi pengkotak-kotakan. Mereka sama-sama keu­keuh memertahankan dukungannya.

Hal seperti itu yang harus kita sadari bersama. Kita harus memahami buat apa NKRI didirikan. Jangan karena Pemilihan Umum, kemudian terjadi gesekan-gesekan dan berakhir perpecahan. Mari kita bercermin kepada negara-negara lain yang tercerai-berai gara-gara memertahankan suatu kehendak yang mengabaikan rasa persatuan dan kesatuan. Pepatah “pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna” sangatlah layak diingat-ingat.

Karena itu dalam Pemilihan Umum mendatang, Calon Presiden dan Wakil Presiden harus ingat komit­men “siap menang dan siap kalah”. Nantinya yang me­nang secara sah janganlah merasa jumawa, dan yang kalah harus tetap legowo. Sebagai bangsa yang bermar­tabat, pihak yang kalah memberi ucapan selamat ke­pada pemenang dan saling berjabat tangan dilanjutkan dengan mendukung program-program nasional tentu­lah lebih mulia, daripada melakukan tindakan-tindakan membabi-buta. Karena sejatinya yang menang dalam Pemilihan Umum itu adalah seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita semua tidak lupa memohon kepada Tu­han Yang Maha Esa agar Indonesia dijauhkan dari per­pecahan. Dengan rampungnya Pemilu 2019, maka per­bedaan pendapat di antara sesama anak bangsa harus disudahi. Ke depan, masih banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan bersama. Mari kita saling bergandeng tangan, bekerja keras, dan menyongsong masa depan negara kita dengan rasa optimis; sehingga masyarakat kita hidup lebih nyaman, aman, dan se­jahtera.

Menapaki 2019, Jalasena pun berusaha berbenah diri dan meningkatkan kualitas, baik konten maupun tampilannya. Sesuai tag line “Mengembalikan Kejayaan Maritim”, kami akan berusaha menyajikan tulisan yang berkaitan dengan budaya maritim, infrastruktur maritim, pertahanan dan keamanan maritim, wisata maritim, industri maritim, dan sejarah maritim.

Para pembaca Jalasena yang budiman!

SETIAP tanggal 10 November, Bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Suatu peristiwa bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang mengingatkan betapa heroiknya Arek-arek Suroboyo dalam berjuang melepaskan diri dari cengkeraman penjajah dan sekutunya. Dengan bermodalkan semangat membara, para pejuang dengan gigih dan berani memertaruhkan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara. Tidak sedikit dari para pejuang yang gugur di medan laga.

Meski saat ini Bangsa Indonesia sudah lepas dari penjajahan, bukan berarti sikap kepahlawanan itu tidak diperlukan lagi. Di alam kemerdekaan dewasa ini ke­hadiran pahlawan-pahlawan masa kini justru sangat diperlukan. Tentu antara pahlawan masa lalu dan pahlawan masa kini berbeda medan juangnya.
Indonesia dalam perjalanannya, kita ketahui masih banyak menghadapi masalah beragam. Tanpa singsing­an lengan baju dan kerja keras seluruh anak bangsa, pemerintah akan sangat sulit mengatasi masalah demi masalah yang mendera. Bukan rahasia lagi, di daerah-daerah terpencil masih ada masyarakat harus menyeberangi sungai atau berjalan jauh, karena ketiadaan jembatan. Masih ada daerah yang sekolahannya kekurangan guru untuk mengajar dan mendidik siswa-siswanya. Juga masih ada warga masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan memadai, karena langkanya tenaga kesehatan dan dokter.

Persoalan-persoalan yang masih melilit masyarakat itu perlu uluran tangan pahlawan-pahlawan masa kini. Para pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata atau bambu runcing untuk mengusir musuh. Tapi para pahlawan itu adalah sosok yang mau menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras untuk masyarakat sekitarnya. Sifat kepahlawanan itu akan kian menyatu jika dipadukan dengan semangat Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Sudah banyak kisah sukses masyarakat biasa yang kemudian menjadi tenar karena sikap kepahlawanannya. Satu di antaranya adalah Mak Eroh yang tahun 1988 memeroleh penghargaan Kalpataru dan satu tahun kemudian meraih penghargaan lingkungan dari Perse­rikatan Bangsa Bangsa. Wanita sepuh warga Kampung Pasikadu, Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat yang waktu itu berusia 70 tahun tidak pernah berharap menjadi seorang pahlawan. Apa yang dikerjakan Mak Eroh dengan cangkul dan ba­lincong untuk memapas sebagian tebing guna mengairi sawah miliknya berbuah manis. Atas usahanya, tidak hanya sawah miliknya yang terairi, tapi juga ribuan hektar sawah lainnya di dua kecamatan tidak kekurangan air lagi.
Belum lagi, sosok lain yang sangat berjasa buat kepentingan masyarakat lain. Seperti dilakukan seorang prajurit TNI di Sulawesi Tenggara yang setiap pagi dan siang menggendong tiga siswa sekolah dasar menggunakan gondola gantung untuk menyeberangi sungai. Tindakan mulia dan berani itu penuh dengan risiko dan taruh­annya nyawa.

Masih banyak sosok atau masyarakat biasa yang telah dengan gigih menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Bangsa dan Negara Indonesia. Mereka me­rupakan sosok ikhlas, berbuat tanpa pamrih, dan tidak berharap gelar pahlawan; tapi apa yang telah dilakukannya memiliki nilai-nilai kepahlawanan yang sangat mulia. Itu yang saat ini langka. Sosok-sosok itu benar-benar “from zero to hero”.
Sikap kepahlawanan masa kini itu diharapkan menjadi contoh teladan dan “virus” positif bagi masyarakat lain. Salah satu contoh konkret dan paling dekat dengan lingkungan masyarakat yakni tidak membuang sampah secara sembarangan, terutama sampah plastik. Memang tampaknya sepele, tapi kini persoalan sampah plastik sudah mendunia. Indonesia merupakan negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik di lautan. Jika persoalan sampah plastik itu tidak diatasi, maka tahun 2050 diperkirakan jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah ikan.

Ironis kan? Karena itu, Indonesia sa­ngat memerlukan pahlawan-pahlawan masa kini! Bukan pahlawan-pahlawan kesiangan. (ab)