Maritim adalah suatu keniscayaan yang harus dikembangkan di Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan maritim yang dimiliki bisa menjadi pusat strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional.
“Indonesia adalah kepulauan, bukan negara kontinental yang segala sesuatunya berorientasi pada daratan. Siapa pun yang menang di pemilu hendaknya bisa memiliki mindset yang mengutamakan pembangunan sektor maritim,” kata Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007, Makarim Wibisono dalam Focus Group Discussion (FGD) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, di Jakarta, Kamis (21/2).
Dicontohkan, negara kecil seperti Norwegia saja sudah berhasil mengembangkan sektor kelautan. Buktinya, mereka mampu mengekspor hasil ikan hingga satu juta ton per tahunnya.
“Norwegia menggunakan teknologi ramah lingkungan, menggunakan teknologi digitalisasi, pengelolaan inovatif SDA, hingga perang terhadap illegal fishing dan polusi plastik. Norwegia negara sekecil itu bisa mengekspor 1 juta ton ikan dalam setahun,” ungkap Makarim Wibisono.
Dalam kesempatan itu, Makarim Wibisono juga merekomendasikan beberapa langkah agar Indonesia menjadi bangsa maritim yang disegani. Di antaranya, memetakan kemampuan laut, penyesuaian strategi pembangunan berbasis maritim, hingga menghentikan degradasi ekosistem laut.
Menurut Makarim Wibisono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Ocean Conference 2018 sudah membuka mengapa masalah maritim menjadi sangat penting bagi Indonesia. Sekitar 90% volume perdagangan dunia didistribusikan melalui laut dan 40% nilai perdagangan dunia juga diangkut melalui laut.
Namun demikian, untuk dapat mengembangkan sektor maritim, bangsa Indonesia juga menghadapi kondisi lingkungan eksternal. Di antaranya, dan paling mencolok, adalah terjadinya peningkatan ketegangan di dunia internasional karena adanya persaingan antara Tiongkok dan Amerika.
“Termasuk mulai adanya persaingan persenjataan dan kapal perang di wilayah Asia Pasifik dan lemahnya global governance untuk hadapi konflik,” ujar Makarim Wibisono lagi.
Karena itu untuk mengembangkan konsep maritim, maka Indonesia juga perlu mengembangkan kekuatan maritim, seperti peningkatan Alutsista Angkatan Laut yang meliputi alat deteksi drone bawah laut, memperkuat kapal pemukul, meningkatkan jumlah armada niaga, dan memusatkan investasi di Indonesia Timur.
Sementara itu pakar kebijakan kelautan & perikanan Tridoyo Kusumastanto menilai, pengembangan maritim Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengembangan konektivitas nasional. Di antaranya melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang sudah ditetapkan sebagai alur laut untuk pelaksanaan hak lintas.
“Termasuk upaya peningkatan SDM, penyempurnaan peraturan terkait kemaritiman, juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia,” kata Tridoyo Kusumastanto.
Di sisi lain, Indonesia justru juga bisa menghadapi kegagalan dalam membangun budaya maritim. Kegagalan pembangunan, termasuk maritim, tidak akan terlepas dari beberapa penyakit kronis bangsa seperti rutinitas, budaya jalan pintas, budaya instant, dan lain sebagainya.
