“Dalam situasi dan kondisi sedang merebaknya Covid-19 ini, anak-anak agar menjaga kesehatan dan kebersihan. Anak-anak agar rajin belajar dan menuntut ilmu, sehingga kelak menjadi menjadi orang-orang sukses dan berguna bagi Nusa, Bangsa, dan Agama,” kata Yuhastihar yang didampingi Bendahara LADZIS PPAL, Suwati.

Santunan tersebut diperuntukkan bagi 30 anak yatim piatu dari tingkat TK hingga SMA. Diharapkan santunan dari PPAL itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tidak mubadzir.

Sekretaris BM Al-Ikhlash Sulistiyana, Amd mewakili seluruh anak yatim piatu, selain mengucapkan terima kasih kepada PPAL juga berharap para Purnawirawan yang berada di PPAL selalu diberi kesehatan, rejeki, dan kesuksesan. (ab)

Seiring dengan pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) dari Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M kepada Laksamana TNI Yudo Margono,  S.E, M.M;  Ny Veronica Yudo Margono dikukuhkan sebagai Ibu Catraratnanggadi Jalakanyasena menggantikan Ny Manik Siwi Sukma Adji.

Pengukuhan dilakukan  Pabandya Binkowal Letkol Laut (Kh/W) Rinanda Sintasari, S.Sos, bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/5/2020). Selain itu, Ny Veronica Yudo Margono juga dikukuhkan sebagai Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL).

Kegiatan yang dilaksanakan ditengah situasi merebaknya pandemi Covid-19 ini, tetap memperhatikan protokol kesehatan yakni dengan menjaga social distancing, physical distancing, serta menggunakan masker. 

Menurut Dispenal dalam siaran persnya, arti dari Ibu Catraratnanggadi Jalakanyasena adalah Ibu Pelindung dan Pembimbing Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) yang memiliki wewenang untuk mengarahkan kinerja Kowal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai Prajurit TNI AL secara profesional. 

Hadir pada kegiatan tersebut, Paban V Watpers Spersal Kolonel Laut (Kh/W) Ririn Susilowati, Kasubdisahguna Diswatpersal Kolonel Laut (S/W) Dwi Susilowati, Pakor Kowal Jakarta Kolonel Laut (S) Suryantini, Komandan Ksatrian Cut Nyak Dien Mayor Laut (K/W) Hikmatul Qosimah, dan Ny Nana Endi Supardi sebagai perwakilan Ibu Asuh Taruna AAL. (ab)

Kesembilan program prioritas tersebut meliputi pembangunan SDM TNI AL, modernisasi KRI, pesawat udara dan material tempur; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) TNI AL, pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional; penyelarasan doktrin, operasi, latihan, dan sistem pendidikan; peningkatan kemampuan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP) serta Siber TNI AL; peningkatan program dan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi hasil; perbaikan sistem dukungan logistik serta peningkatan kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman bersifat non-konvensional; tulis Dispenal dalam siaran persnya.

Kegiatan entry briefing tersebut merupakan petunjuk awal dari pimpinan baru serta merupakan pedoman bagi seluruh Prajurit TNI AL untuk melanjutkan jalannya roda organisasi TNI AL ke depan.

Pada kesempatan tersebut Kasal berkomitmen untuk meneruskan kebijakan para Pemimpin TNI AL terdahulu yang akan diselaraskan dengan petunjuk strategis dan arah kebijakan Presiden RI dan Pimpinan TNI, khususnya terkait pelaksanaan tugas sebagai Kepala Staf untuk memimpin TNI Angkatan Laut dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional. 

Mengawali tugasnya sebagai Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono juga menyampaikan visi TNI Angkatan Laut lima tahun kedepan yaitu “Terwujudnya TNI Angkatan Laut yang Profesional, Modern, dan Tangguh untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Selain itu, berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini, Kasal menekankan agar TNI Angkatan Laut, baik sebagai organisasi maupun sebagai pribadi personel, harus tampil memberikan contoh dan teladan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto, S.E, M.M, para pejabat utama Mabesal, para Pemimpin Kotama TNI AL Wilayah Jakarta dan para Kepala Dinas jajaran Mabesal. (ab)

Upacara Sertijab ini diawali dengan pembacaan memorandum dari Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M, kepada Laksamana TNI Yudo Margono, S.E, M.M, selama kurun waktu 25 Mei 2018 sampai dengan 20 Mei 2020. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara garis besar kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan Kasal yang baru dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Dispenal dalam siaran persnya, Laksamana TNI Yudo Margono, adalah Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Madiun, 26 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-33 tahun 1988. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya di antaranya Komandan KRI Ahmad Yani-351 pada tahun 2006, Komandan Lanal Sorong tahun 2008, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmatim tahun 2010, Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim pada tahun 2011, Komandan Kolat Koarmabar tahun 2012, dan Paban II Sopsal tahun 2014.

Pada tahun 2015 Laksamana TNI Yudo Margono menjabat sebagai Komandan Lantamal I Belawan, tahun 2016 sebagai Kepala Staf Koarmabar, kemudian di tahun 2017 menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil). Saat masih menjabat sebagai Panglima Kolinlamil, Laksamana TNI Yudo Margono dipercaya menjabat Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) tahun 2018, dan terakhir sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di TNI AL, menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) sejak 2019.

Berbagai pendidikan militer telah ditempuhnya selain di AAL, di antaranya Sus Paja (1988), Sus Korbantem (1989), Sus Perencanaan Operasi Amphibi (1990), Sus Pariksa Angkatan-18 (1992), Dikspespa Kom Angkatan-9 (1993), Diklapa II/Koum Angkatan-11 (1997), Seskoal Angkatan-40 (2003), Sus Keankuman TNI AL (2007), Sesko TNI Angkatan-38 (2011), dan Lemhannas RI (PPSA) Angkatan-52 (2014). Pendidikan umum yang pernah ditempuh yaitu SD (1977), SMP (1981), SMA (1984), S-1 Ekonomi Manajemen (2014) dan S-2 Manajemen (2015).

Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, berbagai Tanda Jasa Bintang dan Satya Lencana diperoleh antara lain: Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wira Dharma (perbatasan), Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Dharma Nusa, dan Satya Lencana Dharma Samudera.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari,  Laksamana TNI Yudo Margono didampingi istri tercinta Ny Veronica Yulis Prihayati serta tiga orang putra yakni Novendi Wira Yoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda.

Kemarin pagi telah dilaksanakan Pelantikan dan Penyumpahan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta kepada  Laksamana TNI Yudo Margono, S.E, M.M, sebagai pejabat baru Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M, yang memasuki masa purna tugas.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E, M.A, M.Sc, M. Phil, Ph.D;  Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M.Si; Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H, M.D.S; Irjen TNI Letjen TNI M Herindra, M.A, M.Sc, Aspers Panglima TNI Marsekal Muda TNI Diyah Yudanardi, dan para pejabat utama Mabesal.

Sehari sebelum pelantikan kemarin pagi, ada yang menghubungi Jalasena via telepon dan menanyakan siapa calon Kasal pengganti Laksamana TNI Siwi Sukma Adji. Ketika Jalasena menyebutkan nama Yudo Margono, penelepon itu bertanya, “Itu sudah A-1?” tanyanya. Jalasena pun menjawab “A-1”. (ab)

Demikian dikemukakan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, SE, MAP ketika menyampaikan kesimpulan dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) PPAL 2019, di Kantor PPAL, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Rabu (18/12/2019).  FGD dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Nelayan” menghadirkan narasumber yaitu Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI (Mar/Purn) Dr H Yussuf Solichien M, MBA, PhD; Dirjen Perikanan Tangkap KKP yang diwakili Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Goenaryo, APi, MSi; Kepala Sub Direktorat Perikanan Bappenas M Rahmat Mulianda, SPi, MMar; dan pengusaha bidang perikanan Harnoto Darsono alias Ahuat.

Menurut Ade Supandi, para nelayan Indonesia sangat besar peranannya dalam pembangunan negara dan bangsa. Karenanya pemerintah harus mendorong masyarakat untuk terjun ke laut. “Harus banyak membangun karakter bangsa untuk mencintai laut, dan kehidupan di laut harus digelorakan,” katanya.

PPAL sangat menaruh perhatian terhadap kehidupan nelayan Indonesia yang masih “3 K”. Diharapkan melalui FGD itu, PPAL bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah agar kehidupan nelayan bisa keren, kecukupan, dan meraih kemajuan.

Kondisi Nelayan

Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien membeberkan kondisi nelayan kita yang miskin struktural dan kultur, juga miskin ekonomi kesehatan, pendidikan, perumahan, teknologi, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan akses. 

Permasalahan klasik nelayan kita lainnya meliputi permodalan yaitu bank belum berpihak kepada nelayan dan agunan menjadi kendala. Bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal juga menjadi permasalahan klasik lainnya, BBM tidak cukup dan tidak tepat, distribusi dan pasokan BBM tidak lancar; SPDN/SPBN/SPBB masih sangat kurang. Permasalahan hukum atau perijinan yang menyebabkan nelayan menjadi bulan-bulana  aparat penegak hukum, nelayan di perbatasan tidak dilindungi, dan terlalu banyak ijin dari instansi yang berbeda dan lambat.

“Kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sarana-prasarana menjadi barang mewah yang tidak terjangkau. Kurangnya PPI, TPI, cold storage, pasar hasil nelayan tidak bisa dijual, dan sia-sia; merupakan permasalahan klasik nelayan kita,” kata Lulusan Terbaik AAL tahun 1973 itu.

Purnawirawan jenderal bintang dua itu menyebutkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan nelayan Indonesia, di antaranya membuat peraturan yang berpihak kepada nelayan, percepat proses perijinan, bikin program yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat; lakukan pengawasan program dan melibatkan HNSI; keberpihakan pemerintah dan perbankan kepada nelayan; bangun sarana-prasarana perikanan; berikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang murah dan mudah untuk nelayan. Dengan demikian kondisi nelayan kita yang diharapkan adalah sejahtera, berpendidikan, sehat, dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Kepala Sub Direktorat Perikanan Bappenas M Rahmat Mulianda memaparkan profil nelayan Indonesia yang menurut data tahun 2015 jumlahnya 2,58 juta orang. Dari jumlah itu, tahun 2019 sebanyak 1,44 juta nelayan terdaftar dan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), nelayan termasuk salah satu kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40% penduduk berpendapatan terbawah. Indeks Gini rumah tangga nelayan diperkirakan 0,54; nelayan minim ketersediaan pelayanan dasar yang menjangkau wilayah sulit di kawasan pesisir.

“Nelayan kita mengalami keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi yang tepat guna/adaptif; input produksi yang berkualitas dan kontinu; dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan manajemen,” kata Rahmat Mulianda lagi.

Upaya pemberdayaan nelayan di antaranya tetap melanjutkan program dan kegiatan yang telah ada, meningkatkan koordinasi lintas Eselon I lainnya di KKP, di antaranya menyelenggarakan pendidikan (vokasi) pelatihan dan penyuluhan, baik teknik maupun manajerial; melakukan riset perikanan dan riset sosial ekonomi perikanan; dan satu data peningkatan pendataan terkait karakteristik/identifikasi nelayan.  Selain itu meningkatkan koordinasi lintas K/L dan memanfaatkan pendanaan inovatif. Lintas K/L meliputi Kemendesa (dana desa), Kementerian PUPR, Kementerian EDSM, Kementerian KUKM, dan Kemendag. Sedangkan badan usaha, meliputi swasta, BUMN/BUMD melalui Program CSR dan KPBU.

Kebijakan Pembangunan 2020-2024

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Goenaryo, APi, MSi mengemukakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 di antaranya memperbaiki komunikasi  dengan nelayan, penyederhanaan perijinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan hingga ZEE dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.

“Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat,” ucap Goenaryo sembari menambahkan pentingnya membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk  dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui  koordinasi dengan instansi terkait. “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan,” ujar Goenaryo lagi. “Kelautan dan perikanan maju, Indonesia maju!” tambahnya.

Di tempat sama, mantan Plt Ketua Umum PPAL Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono mengingatkan bahwa profesi nelayan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Sebelum ada profesi-profesi lainnya, nelayan sudah ada di persada Nusantara. Persoalannya adalah ketika Indonesia merdeka, kita belum memiliki ahli maritim; sehingga bidang maritim terpinggirkan, termasuk profesi nelayan.

Ia juga menyoroti KKP yang tidak mewujudkan pendekatan prosperity kepada nelayan, sehingga nelayan Indonesia hingga kini belum sejahtera.

Pada FGD yang dimoderatori Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto, SH, MH tampil sebagai pembicara terakhir Harnoto Darsono yang menceritakan kehidupannya sejak belia dan menjadi seorang nelayan. Dengan perjuangan hidup yang sangat gigih, pria itu kini menjadi seorang pengusaha sukses di bidang perikanan di Indonesia. “Saya ini bukan pengusaha, tapi nelayan,” katanya merendah.*

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami mengucapkan “Selamat” kepada Ir H Joko Widodo dan Prof KH Ma’ruf Amin yang telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Semoga Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya mampu mewujudkan cita-cita mulia yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan rakyatnya hidup sejahtera.

Berbagai kalangan menunggu-nunggu pidato Presiden Jokowi pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, tanggal 20 Oktober 2019. Ba­nyak yang menduga-duga Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya akan menyampaikan secara spesifik dan lebih mendalam tentang program maritim Indonesia yang sudah digaungkannya tahun 2014. Du­gaan-dugaan itu ternyata meleset. Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin pada pemerintahan ini sama sekali tidak menyinggung masalah maritim.

Demikian juga saat menyusun Kabinet Indonesia Maju (KIM), Presiden Jokowi tidak memasukkan perwakilan dari purnawirawan TNI Angkatan Laut; padahal Indonesia merupakan negara maritim. Banyak orang bertanya-tanya: Kenapa? Kami berusaha berpikiran positif bahwa semuanya sudah diperhitungkan dan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Mungkin Presiden dalam memperkuat program kerja dan kabinetnya memiliki jurus-jurus jitu yang tidak semuanya harus diketahui publik.

Sebab, jika kita cermati bersama dalam pidato tersebut Presiden Jokowi membeberkan program lima tahun ke depan, satu di antaranya adalah pembangun­an infrastruktur yang akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Mudah-mudahan yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur itu berkaitan dengan program maritim se­perti komitmen Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato pelantikannya tahun 2014.

Dalam pidatonya tahun 2014, Presiden Jokowi de­ngan tegas mengatakan, kita harus bekerja dengan se­keras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya, se­hingga Jalesveva Jayamahe, di Laut Justru Kita Jaya; sebagai semboyan nenek-moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Saat itu Presiden Jokowi mengajak masyarakat sebangsa dan se-Tanah Air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawati samudra; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, Presiden Jokowi mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri.

Nuansa maritim benar-benar tercermin dalam pidato tersebut. Dalam pidato pelantikan periode kedua ini, selain akan melanjutkan pembangunan infrastruktur Presiden menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus kita potong, dan harus kita pangkas; penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besar­an. Investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong. Presiden juga mengemukakan pentingnya transformasi ekonomi.

Program-program lima tahun mendatang seperti dikemukakan Presiden Jokowi tentu sangatlah strategis, terutama menyangkut SDM unggul. SDM Indonesia yang unggul sangatlah dibutuhkan guna melanjutkan pembangunan-pembangunan infrastruktur di seluruh persada Nusantara.

Meski masalah maritim tidak disinggung sama sekali dalam pidato pelantikannya tahun ini, kami berharap Pre­siden Jokowi akan melanjutkan program-program maritim 2014. Bahkan lebih ditingkatkan lagi, sehingga cita-cita program Poros Maritim Dunia terwujud. Demikian juga tekad membangun SDM Indonesia harus menjadi prioritas agar tercipta SDM unggul dan Indonesia maju.

Seperti dikatakan Presiden Jokowi, cita-cita bersama satu abad Indonesia merdeka tahun 2045 Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara maju. (ab)

Tempat           :  Gedung PPAL, Jl. Tabah Raya no. 1 Komplek TNI AL Kelapa Gading Barat, Jakarta

Hari/Tgl          :  Selasa, 19 Novemberi 2019

Waktu             :  08.00 – 12.00 WIB

Narasumber:

Carmelita Hartoto (Ketua Umum DPP INSA)

Prof. Dr. Indrajaya (Guru Besar Kelautan IPB)

Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, MSc (Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Ir. R. Agus H. Purnomo (Dirjen Perhubungan laut)

Moderator

Dr. Surya Wiranto, SH., MH.

KOOPSUS TNI DAN KOGABWILHAN TNI

PEMBANGUNAN pertahanan yang kuat dan modern suatu negara mutlak harus dilakukan. Terlepas atau tidak dari adagium si vis pacem para bellum (siapa mendambakan perdamaian, bersiaplah menghadapi perang), mau tidak mau pembangunan pertahanan tidak boleh diabaikan. Memang ancaman perang terbuka, diprediksi tidak akan terjadi beberapa tahun mendatang, tapi perang proksi atau proxy war dikhawatirkan sedang berlangsung.

Kelengahan terhadap perang proksi, cepat atau lambat akan membuat kehancuran suatu negara. Apalagi jika terjadi fenomena black swan theory (teori angsa hitam) seperti yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb, seorang analis berdarah Lebanon-Amerika dan pialang dari Chicago. Tahun 2007, Naseem menulis fenomena itu di dalam buku yang diberi judul “Black Swan: The Impact of The Highly Improbable” (Efek dari hal-hal yang sangat mustahil terjadi).

Tuntutan pembangunan kekuatan militer suatu negara yang diperlukan bukan saja kuat, tapi juga modern. Karena ancaman yang terjadi dapat dipastikan juga berperspektif modern. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, TNI membangun kekuatan baru: Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI.

Tentu banyak pihak berpendapat bahwa dulu TNI juga memiliki Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) yang tahun 80-an dilikuidasi. Lantas apa perbedaan Kowilhan dan Kogabwilhan TNI?

Menjawab kemungkinan munculnya pendapa tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto, SIP menjelaskan dalam rangka mengantisipasi terjadinya ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional, maka pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI  secara prinsip diarahkan untuk mencapai kesiapsiagaan dalam penanganan krisis di wilayah Indonesia dengan membagi teritorial Indonesia ke dalam tiga Kogabwilhan TNI.

Hal itu dikatakan Panglima TNI saat memimpin upacara peresmian Kogabwilhan TNI I, II, dan III; di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019). Ia menyampaikan bahwa pembentukan Kogabwilhan merupakan salah satu upaya pembangunan kekuatan TNI sebagai daya tangkal (deterrence effect) terhadap berbagai potensi ancaman.

Pembentukan Kogabwilhan  ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer (Korem) dari Tipe B menjadi Tipe A.

Kogabwilhan TNI merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI.  Ancaman dan tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia dimasa mendatang akan terus berevolusi, sehingga membutuhkan keterpaduan kekuatan matra (darat, laut, dan udara) dalam merespon ancaman tersebut.

Kehadiran ancaman tersebut perlu diantisipasi dan dicermati dalam menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar kekuatan TNI dimasa mendatang; sehingga dapat bersifat adaptif.

Penindak Awal

Sebagai Kotamaops TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

Kedudukan Makogabwilhan telah mempertimbangkan aspek komando dan kendali, strategi, dan infrastruktur yang  ada saat ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditetapkan kedudukan Makogabwilhan I berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Makogabwilhan III berada di Biak, Papua.

Keberadaan Kogabwilhan tentu telah diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah. Pemerintah mencanangkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis, membangun dari pinggiran serta menghadirkan negara untuk melindungi seluruh warga negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Makogabwilhan I berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dipimpin oleh Pangkogabwilhan I Laksda TNI Yudo Margono, SE, MM dengan wilayah darat (Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten); wilayah laut (perairan di sekitar Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya); wilayah udara (wilayah di atas Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya).

 Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur, dipimpin oleh Pangkogabwilhan II  Marsda TNI Fadjar Prasetyo, SE, MPP, dengan wilayah darat (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT); wilayah laut (perairan di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya); wilayah udara (wilayah di atas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya).

 Makogabwilhan III berada di Biak, Papua, dipimpin oleh Pangkogabwilhan III  Mayjen TNI Ganip Warsito, SE, MM dengan wilayah darat (Maluku, Maluku Utara, dan Papua); wilayah laut (perairan di sekitar Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya);  wilayah udara (wilayah di atas Maluku, Maluku Utara, Papua, dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya).

Yang jadi pertanyaan kenapa satu Makogabwilhan tidak ditempatkan di Papua bagian Selatan?

Perpres Nomor 42/2019

 Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 42 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lewat Perpres ini, pemerintah memandang perlunya dibentuk Komando Operasi Khusus TNI dari matra darat (AD), laut (AL), dan udara (AU).

Menurut situs Sekretariat Kabinet,  Perpres itu merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Pemerintah merevisi Perpres adalah dengan pertimbangan dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), dan melindungi segenap Bangsa Indonesia.

Perpres ini mengubah susunan Markas Besar TNI menjadi:

a.   Unsur Pimpinan: Panglima TNI.

b.   Unsur Pembantu Pimpinan: 1. Staf Umum TNI; 2. Inspektorat Jenderal TNI; 3. Staf Ahli Pimpinan TNI; 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan TNI; 5. Staf Intelijen TNI; 6. Staf Operasi TNI; 7. Staf Personalia TNI; 8. Staf Logistik TNI; 9. Staf Teritorial TNI; dan 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.

c.   Unsur Pelayanan: 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI; 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; 3. Sekretariat Umum TNI; dan 4. Detasemen Markas Besar TNI.

d.   Badan Pelaksana Pusat: 1. Sekolah Staf dan Komando TNI; 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI; 3. Akademi TNI; 4. Badan Intelijen Strategis TNI; 5. Pasukan Pengamanan Presiden; 6. Badan Pembinaan Hukum TNI; 7. Pusat Penerangan TNI; 8. Pusat Kesehatan TNI; 9. Polisi Militer TNI; 10. Badan Pembekalan TNI; 11. Pusat Pembinaan Mental TNI; 12. Pusat Keuangan TNI; 13. Pusat Sejarah TNI; 14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI; 15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian; 16. Pusat Pengkajian Strategi TNI; 17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI; 18.Pusat Kerjasama Internasional TNI; 19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI; 20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; 21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; 23. Satuan Siber TNI; dan 24. Komando Operasi Khusus TNI.

e.   Komando Utama Operasi TNI: 1. Komando Pertahanan Udara Nasional; 2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan; 3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat; 4. Komando Pasukan Khusus; 5. Komando Daerah Militer; 6. Komando Armada; 7. Komando Lintas Laut Militer; dan 8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan, bunyi Pasal 12 ayat (2) Perpres ini.

Komando Operasi Khusus TNI

Menurut Perpres itu, Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI, bunyi Pasal 46b ayat (2) Perpres.

Sementara pada Pasal 46b ayat (3) disebutkan, Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI.

Dalam lampiran Perpres ini disebutkan, Dankoopssus TNI dijabat oleh Perwira Tinggi (Pati) bintang dua, sementara Wadankoopssus TNI dijabat oleh Pati bintang satu.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 8 Juli 2019. (Jalasena, November 2019)

Jika seseorang terluka karena pedang, kemungkinan untuk sembuh bisa saja terjadi; tapi bagi orang yang terkena “lidah yang tajam” akan merasa sakit sepanjang hidupnya. Banyak orang menjaga lisannya agar tidak menjadi “mulutmu harimaumu”, apalagi jika kata-kata atau kalimat nylekit yang diucapkan seseorang, akhirnya menjadi “senjata makan tuan”.  Tapi pepatah dan ungkapan itu, pada zaman now ini, mulai tergeser dari “mulutmu harimaumu” menjadi “jari-jarimu harimaumu”.

Dengan ketukan lembut jari-jari di layar gadget atau papan keyboard komputer, dalam hitungan detik dunia bisa heboh. Masyarakat di suatu negara atau wilayah yang semula hidup tenang, sejahtera, dan bahagia; bisa saja menjadi beringas dan bahkan mengangkat senjata akibat “jari-jarimu harimaumu”. Perang antar-suku, antar-kampung,  antar-agama, antar-negara, dan antar-antar yang lain;  bisa saja meledak seketika, hanya gara-gara suatu tulisan atau berita yang belum tentu kebenarannya.

Kita semua tahu pada zaman serba digital ini, masyarakat dengan mudah memiliki alat komunikasi berupa handphone (HP). Bukan hal yang aneh, saat ini melihat seorang pedagang sayur,  pekerja galian kabel, atau pemulung barang-barang bekas bisa bertelepon-ria, ber-whatsapp, chatting, dan lain sebagainya menggunakan HP. Kondisi itu sangatlah langka beberapa puluh tahun lalu. Jangankan HP, telepon rumah yang menggunakan kabel saja waktu itu juga jarang yang memilikinya.

Tapi di era globalisasi dan mudahnya berkomunikasi, membuat masyarakat menggantungkan diri kepada HP. Alat komunikasi berupa HP itu mampu “mendekatkan” orang yang jauh dengan orang lain, karena komunikasi yang lebih mudah dan daya jangkaunya tidak terbatas. Tapi, gara-gara HP pula seseorang juga menjadi “jauh”, misalkan di dalam rumah; karena anggota keluarga itu sama-sama “sibuk” dengan HP-nya masing-masing, sehingga mereka jarang berkomunikasi dengan cara tatap muka. Jadi meski mereka dekat, tapi sebenarnya “jauh”.

Pada zaman now pula,  seseorang dengan mudah bisa mengakses berbagai informasi melalui HP. “Mbah” Google menjadi kunci bagi seseorang untuk mencari informasi yang diinginkan. Media sosial bermunculan dan menyemarakkan jagad maya. Bermuncullannya media sosial itu dibarengi dengan kreativitas masyarakat untuk memposting tulisan, cerita, dan lain sebagainya yang bisa langsung diakses oleh masyarakat lainnya. Tidak jarang tulisan-tulisan itu bernada jenaka, tapi tidak sedikit pula yang mengandung ujaran kebencian.

Tulisan yang bernada jenaka atau candaan, terkadang membuat pembacanya tersenyum.

Suami: Aku sudah menunggu saat seperti ini sejak lama. Akhirnya kesampaian juga.

Istri: Apakah kau rela kalau aku pergi meninggalkanmu?

Suami: Tentu tidak! Jangan pernah kau berpikiran seperti itu.

Istri: Apakah kau benar-benar mencintaiku?

Suami: Tentu! Selamanya akan tetap begitu.

 Istri: Apakah kau pernah selingkuh?

 Suami: Tidak! Aku tak akan pernah melakukan hal itu.

 Istri: Maukah kau memelukku?

 Suami: Ya.

 Istri: Hmmmm . . . Sayangku . . . .

Catatan: 

Nah sekarang cobalah membacanya bersama istri dari bawah ke atas agak keras sedikit, tentu ceritanya akan lain.

Undang Undang ITE

Selain tulisan-tulisan jenaka dan menggelitik, banyak pula tulisan yang bernada ujaran kebencian, masalah-masalah berbau politik, menohok seseorang,  dan hoax. Tidak sedikit orang yang membuat tulisan bernada ujaran kebencian terpaksa berurusan dengan hukum, karena menyangkut Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang Undang tersebut kemudian diubah menjadi Undang Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE.

Undang Undang tersebut mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang Undang itu memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pada Pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE tertulis “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Meski sudah diundangkan sejak tahun 2008 dan diubah 2016 serta sanksinya sudah jelas, masih saja ada orang yang “tergelincir” dan menjadi korban Undang Undang ITE. Contohnya adalah beberapa orang istri dari oknum prajurit TNI terpaksa berurusan dengan hukum,  karena ketukan jari-jemari di HP-nya. Demikian juga “memanas”-nya Papua, akibat ketukan-ketukan jari pada layar HP yang menimbulkan ujaran kebencian.

Untuk itu alangkah baiknya jika semua orang lebih bijaksana untuk menyaring tulisan-tulisan sebelum men-“sharing”-nya. Karena memang jari-jarimu kini bisa menjadi “harimaumu”! (Jalasena, November 2019)